Advertisement
SINTANG, LenteraKapuas.com – Masyarakat dari tiga desa di Kabupaten Sintang, yakni Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, Kecamatan Ketungau Hilir, dan Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai Hulu, mendesak kepastian realisasi pembagian 30 persen lahan yang berada di dalam izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Satya Nusa Indah Perkasa (PT SNIP).
Tuntutan tersebut kembali disuarakan dalam pertemuan kelima yang digelar di Kantor PT SNIP, Kecamatan Ketungau Hilir, pada Senin, 9 November 2026. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari empat pertemuan sebelumnya yang belum menghasilkan keputusan konkret dari pihak perusahaan.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penyelesaian Perkebunan Kabupaten (TP3K), bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hadir pula manajemen PT SNIP.
Untuk menjaga kondusifitas, aparat kepolisian turut mengawal jalannya pertemuan. Tampak hadir Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, S.H., S.I.K., M.Si., Kasat Reskrim Polres Sintang, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Sintang membacakan Surat Keputusan bernomor 500.7.1/7461/Disbunnak-c, yang merupakan jawaban resmi pemerintah daerah atas tuntutan masyarakat yang selama ini diperjuangkan.
Menanggapi surat keputusan tersebut, perwakilan masyarakat menyatakan mengapresiasi langkah dan tanggapan cepat Pemerintah Kabupaten Sintang.
Namun demikian, masyarakat menegaskan meminta agar pemerintah segera merealisasikan keputusan tersebut.
Adapun tuntutan masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Lahan di Dalam HGU PT SNIP: Masyarakat meminta pembagian 30 persen lahan yang berada di dalam HGU PT SNIP untuk diserahkan secara putus kepada masyarakat, baik pengelolaan maupun penguasaannya, paling lambat pada Desember 2026.
2. Lahan di Luar HGU PT SNIP: Untuk lahan yang berada di luar HGU namun selama ini dikelola oleh perusahaan, masyarakat meminta agar segera dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat, juga paling lambat Desember 2026.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada surat keputusan, tetapi segera mengambil langkah konkret dan tegas agar persoalan agraria ini tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di lapangan.
“Kami sudah lima kali pertemuan, jangan sampai berlarut-larut. Kami minta Desember 2026 ini sudah ada kejelasan dan penyerahan secara putus,” tegas salah satu perwakilan masyarakat dalam pertemuan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pertemuan berakhir dalam suasana kondusif dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Penulis: Budi | Editor: Tim Redaksi LenteraKapuas.com
