Menu Atas

Rabu, 18 November 2026, November 18, 2026 WIB
Last Updated 2026-11-18T14:26:00Z
peristiwa

TBBR Sanggau Minta MK Jangan Hapus Kearifan Lokal, Jangan Jadikan Peladang Kambing Hitam Karhutla

Advertisement

 


SANGGAU, Lenterakapuas.com-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kabupaten Sanggau menyerukan penolakan tegas terhadap permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), khususnya Pasal 69 ayat (2).


Pasal tersebut mengatur pengecualian larangan pembakaran lahan bagi masyarakat yang melakukannya berdasarkan kearifan lokal.


Ketua DPD TBBR Kabupaten Sanggau, Martinus Bontot, mengatakan pihaknya menghormati kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memeriksa dan mengadili permohonan uji materiil tersebut. Namun ia mengingatkan agar MK tidak mengabaikan eksistensi masyarakat adat.


"Kami menghormati Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya memeriksa dan mengadili permohonan uji materiil UU Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, tapi jangan mengabaikan kearifan lokal," tegas pria yang akrab disapa Mangku TBBR itu di Kantor Bupati Sanggau, Minggu (16/11/2026).


Aksi Demo Dialihkan ke Bodok


Di tempat terpisah, Ketua DAD Tayan hulu, Heriyanto menjelaskan lewat video terkait rencana aksi massa TBBR, ada perubahan titik aksi. Aksi yang semula direncanakan akan digelar di Simpang Tanjung, dialihkan ke wilayah Bodok.


Pemindahan lokasi tersebut dilakukan untuk menjaga kondusifitas dan efektivitas penyampaian aspirasi, serta atas pertimbangan teknis dan perizinan di lapangan. TBBR memastikan aksi tetap berjalan damai dan tertib dengan mengedepankan adat.


"Kami ingin aspirasi ini sampai ke negara, bukan membuat kegaduhan. Jadi aksi kita pusatkan di Bodok," ujarnya.


Minta MK Tolak Permohonan


TBBR secara resmi meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan penghapusan perlindungan kearifan lokal tersebut. Menurut TBBR, jika pasal itu dihapus, maka akan berpotensi menghilangkan ruang hidup, budaya, dan sumber pangan masyarakat adat Dayak yang telah diwariskan turun-temurun.


"Jangan sampai hukum lingkungan justru menjadi alat untuk mematikan kehidupan masyarakat adat. Jangan lindungi lingkungan dengan mengorbankan masyarakat adat," serunya lantang.


TBBR menilai, masyarakat adat selama ini sering dijadikan kambing hitam atas persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Padahal, kebakaran akibat kelalaian atau aktivitas usaha skala besar korporasi harus ditelusuri secara objektif dan tidak boleh digeneralisasi kepada praktik perladangan tradisional.


"Berladang bagi masyarakat adat bukan kegiatan bisnis eksploitatif, melainkan bagian dari sistem kehidupan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Masyarakat adat memiliki tata cara, aturan adat, pengendalian api, gotong royong, serta pengetahuan lokal dalam mengelola lahan secara bijaksana," jelasnya.


Oleh karena itu, TBBR meminta negara membedakan secara jelas antara pembakaran terkendali dalam praktik perladangan tradisional masyarakat adat dengan pembakaran hutan dan lahan secara tidak bertanggung jawab untuk kepentingan ekonomi dan usaha skala besar.


Tiga Tuntutan TBBR Sanggau:


1.  Meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil Pasal 69 ayat (2) UU No.32 Tahun 2009 dan tetap melindungi kearifan lokal.

2.  Meminta Pemerintah memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap perkebunan dan kegiatan usaha skala besar, terutama dalam pencegahan kebakaran dan tanggung jawab kerusakan lingkungan.

3.  Menegaskan agar penegakan hukum tidak menjadi alasan untuk menghapus kearifan lokal dan mengkriminalisasi peladang tradisional.


"TBBR mendukung perlindungan lingkungan, tetapi jangan kriminalisasi kearifan lokal. Tegakkan hukum, tetapi jangan matikan kehidupan masyarakat adat. Perketat pengawasan korporasi, tetapi jangan jadikan peladang sebagai kambing hitam," pungkas Bontot.


Red

Tag Terpopuler