Advertisement
MEMPAWAH, Lenterakapuas.com – Kuasa Hukum Alpian Beot, Gonesi Muhalawa, S.H., membantah keras tudingan yang menyebut kliennya terlibat aktivitas penambangan emas ilegal hingga dikaitkan dengan dugaan perusakan lingkungan.
Bantahan itu disampaikan Gonesi menanggapi beredarnya foto dan narasi di media sosial yang menyeret nama Alpian Beot dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
"Foto yang disebar itu adalah hoax. Faktanya, Alpian tidak pernah melakukan aktivitas penambangan emas. Beliau bukan penambang emas. Ini penting diluruskan ke publik," tegas Gonesi dalam klarifikasinya, Senin (2/11/2026).
Konesi menjelaskan, kliennya menjalankan usaha di bidang *jual beli emas* yang dilengkapi dengan izin resmi, bukan sebagai pelaku eksploitasi atau penambangan.
"Usaha beliau adalah pembelian emas dengan izin resmi, bukan menambang. Jadi mengaitkan nama beliau sebagai penambang emas yang merusak lingkungan adalah narasi yang keliru dan tidak berdasar jika tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Menurutnya, isu PETI memang menjadi persoalan lama di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dan menjadi mata pencaharian sebagian warga. Namun, persoalan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk memframing seseorang sebagai pelaku usaha tambang tanpa bukti yang jelas.
"Memframing beliau sebagai perusahaan penambang adalah hal yang keliru," tambahnya.
Diketahui, Alpian Beot merupakan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Mempawah, serta menyandang gelar Pangeran Anom di Kerajaan Amantubillah Mempawah.
Dengan posisi tersebut, kuasa hukum menyayangkan adanya penyebaran informasi yang dinilai mencemarkan nama baik tanpa konfirmasi.
"Berhentilah menyebarkan fitnah. Jangan ada kebencian dan dendam. Memfitnah orang bukan perbuatan yang baik," imbau Gonesi.
Gonesi meminta masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Saat ini pihaknya tengah menelusuri pihak yang pertama kali menyebarkan foto dan narasi tersebut. Langkah hukum akan ditempuh apabila ditemukan unsur pidana pencemaran nama baik.
"Setiap tudingan harus berdasarkan bukti dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar narasi yang berkembang di media sosial," pungkasnya.
(Say)
