Advertisement
Sanggau,Lenterakapuas.com – Aktivitas penggalian material yang diduga galian C di areal perkebunan kelapa sawit PT Agrina Sawit Perdana (PT ASP) Blok Divisi 3 M.26 menuai sorotan. Aktivitas tersebut disebut sudah berlangsung sejak 22 Oktober 2026, namun legalitasnya belum terjawab.
Awak media telah melakukan konfirmasi resmi kepada Manager SSL (Social, Security & License) PT ASP melalui pesan WhatsApp.
Dalam keterangannya, Manager SSL menyebut lokasi galian berada di dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Namun saat ditanya spesifik soal izin galian C, ia hanya menjawab masih akan berkoordinasi dengan dinas terkait.
HGU Bukan Jawaban
Jawaban itu justru menimbulkan pertanyaan baru. HGU adalah alas hak atas tanah, bukan izin kegiatan tambang.
Jika masuk kategori usaha pertambangan, perusahaan wajib mengantongi IUP dan memenuhi kewajiban lingkungan. Jika untuk kebutuhan internal kebun, perusahaan juga wajib menjelaskan tujuan, volume, dan dasar hukum pemanfaatannya.
Faktanya, pekerjaan sudah jalan sejak 22 Oktober, tapi saat ditanya legalitas, manajemen baru akan berkoordinasi.
Ajak Bertemu Langsung, Belum Direspon
Tak hanya via WhatsApp, awak media juga mengajak Manager SSL bertemu langsung untuk membahas duduk perkara secara berimbang sekaligus meminta diperlihatkan dokumen perizinan.
Hingga berita ini diterbitkan, ajakan pertemuan tersebut belum mendapat tanggapan.
Awak media menegaskan seluruh bukti percakapan WhatsApp dengan Manager SSL tersimpan dan siap ditampilkan dengan tetap mengedepankan etika jurnalistik.
Instansi Diminta Turun ke Lapangan
Redaksi mendorong Dinas ESDM, DLH, dan instansi perizinan terkait untuk turun langsung ke Blok Divisi 3 M.26 guna memastikan:
1. Tujuan dan peruntukan material galian
2. Pelaksana pekerjaan / kontraktor
3. Dasar hukum dan dokumen perizinan
4. Distribusi dan pemanfaatan material
5. Pemenuhan aspek teknis dan lingkungan
Ruang Hak Jawab Terbuka
Lenterakapuas.com membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi PT ASP. Jika memang seluruh perizinan telah lengkap, publik berhak tahu dasar hukumnya.
Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan.
Pertanyaan intinya satu: Atas dasar hukum dan dokumen izin apa galian di Blok Divisi 3 M.26 itu dijalankan sejak 22 Oktober 2026?
(Say)
