Advertisement
SANGGAU, Lenterakapuas.com- Klarifikasi Kepala Desa Penyeladi, Zainab, terkait polemik penolakan TBS masyarakat oleh PT Agrina Sawit Perdana (ASP) justru memunculkan pertanyaan baru. Pasalnya, klarifikasi yang disampaikan pada Selasa (27/10/2026) itu tidak menyentuh fakta utama yang dipersoalkan warga: adanya dugaan pelarangan bongkar oleh oknum asisten grading PT ASP.
Padahal fakta di lapangan pada Sabtu (24/10/2026) sangat jelas. Truk pengangkut TBS milik warga Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, ditolak bongkar oleh petugas grading PT ASP, meski sudah mengantongi surat rekomendasi resmi dari Pemerintah Desa Penyeladi.
Ironisnya lagi, penolakan itu terjadi tanpa alasan yang jelas.
Data Lapangan: Truk Warga Sengaja Ditahan
Dari informasi dan bukti lapangan yang dihimpun redaksi, truk warga datang sejak pukul 12.00 WIB dan dipaksa menunggu lama tanpa kejelasan. Lebih janggal, truk lain yang datang belakangan justru didahulukan untuk dibongkar. Sehingga truk warga yg dilarang bongkar akhirnya dibawa pulang lagi oleh pemiliknya.
Ini bukan soal kuota, bukan soal kendaraan. Ini murni soal oknum asisten grading yang melarang bongkar.
Inilah fakta yang hilang dalam klarifikasi Kades Zainab.
Dalam klarifikasinya, Zainab justru bicara melebar soal kondisi Sungai Kapuas yang kering hingga menghambat pengiriman CPO, serta menyebut PT ASP tidak menghentikan penerimaan TBS masyarakat. Ia juga menyebut adanya kesepakatan kuota 14 ton per hari sejak 5 Oktober 2026 dan keharusan menggunakan kendaraan terdaftar KB 8622 DO.
Pernyataan itu tidak menjawab pertanyaan mendasar publik: Jika kuota masih ada dan rekomendasi sudah dikantongi, mengapa truk warga pada 24 Oktober tetap ditolak oleh oknum grading?
Jika memang kuota penuh pada hari itu, kenapa tidak dijelaskan secara terbuka kepada sopir? Jika masalah kendaraan atau kualitas buah, kenapa truk yang datang belakangan bisa bongkar lebih dulu?
Klarifikasi tanpa menjawab inti persoalan justru terkesan menutupi keluhan konkret warga yang dirugikan karena hasil kebunnya tidak bisa dijual.
Sebagai Kepala Desa, Zainab seharusnya berada di garda terdepan memperjuangkan kepastian penjualan hasil kebun warganya, bukan justru memberikan klarifikasi yang mengaburkan fakta penolakan bongkar oleh oknum grading PT ASP.
Publik kini menunggu jawaban tegas dari dua pihak:
1. Pemerintah Desa Penyeladi: Apakah surat rekomendasi yang dikeluarkan desa benar-benar menjamin akses bongkar di PT ASP, atau hanya formalitas tanpa kepastian?
2. Manajemen PT ASP: Siapa oknum asisten grading yang melarang bongkar pada 24 Oktober, dan apa alasan spesifik pelarangannya?
Tanpa penjelasan terbuka soal oknum dan alasan penolakan tersebut, polemik ini tidak akan selesai. Masyarakat butuh kepastian, bukan klarifikasi yang menghilangkan fakta.
Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Kades Penyeladi Zainab dan manajemen PT Agrina Sawit Perdana (ASP).
(Tim Media)
