Advertisement
PONTIANAK, Lenterakapuas.com— Proses persidangan yang berjalan dengan baik di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak menjadi harapan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun, di tengah berlangsungnya berbagai perkara, integritas dan independensi lembaga peradilan harus tetap menjadi prinsip utama yang tidak boleh diabaikan.
Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H., menegaskan bahwa proses hukum di pengadilan harus berjalan secara murni, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan atau relasi tertentu untuk memengaruhi jalannya persidangan.
Menurut Herman, pengadilan merupakan tempat untuk menguji fakta dan alat bukti secara objektif, bukan arena untuk memenangkan pertarungan opini di ruang publik. Karena itu, seluruh pihak perlu memberikan ruang yang adil bagi proses pembuktian di hadapan majelis hakim.
“Persidangan adalah panggung pembuktian hukum, bukan ajang pertarungan opini di ruang publik,” demikian penegasan Herman dalam pandangannya mengenai pentingnya menjaga proses peradilan.
Ia menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa, serta penasihat hukum harus memperoleh kesempatan yang setara untuk menjalankan hak-haknya sesuai hukum acara. Kesempatan tersebut mencakup penyampaian alat bukti, pemeriksaan saksi, serta pengajuan ahli untuk memperkuat argumentasi masing-masing pihak.
Dengan demikian, setiap dalil yang disampaikan dalam persidangan dapat diuji secara terbuka dan objektif. Kebenaran suatu perkara tidak semestinya ditentukan oleh tekanan dari luar ruang sidang, melainkan melalui mekanisme pembuktian yang sah menurut hukum.
Herman juga menyoroti pentingnya posisi surat dakwaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dakwaan menjadi dasar bagi pemeriksaan perkara, sehingga pembahasan dan pembuktian harus tetap berada dalam kerangka perkara yang didakwakan oleh JPU, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Di sisi lain, majelis hakim memegang tanggung jawab besar dalam menentukan putusan. Hakim harus menilai fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan ketentuan hukum secara independen sebelum mengambil keputusan.
Menurut Herman, tidak boleh ada kelompok kepentingan, tekanan opini publik, maupun kekuatan politik yang berusaha menggiring atau memengaruhi hakim agar menjatuhkan putusan demi kepentingan pihak tertentu.
Ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap independensi hakim merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Putusan pengadilan harus lahir dari proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan karena tekanan atau intervensi dari pihak di luar persidangan.
Lebih lanjut, Herman mengajak masyarakat untuk menghormati prinsip due process of law, yakni proses hukum yang adil dan sesuai ketentuan. Sikap tersebut dinilai penting agar setiap perkara memperoleh kesempatan untuk diperiksa secara objektif, tanpa penghakiman prematur terhadap pihak-pihak yang terlibat.
“Ketika hukum dibiarkan bekerja tanpa tekanan dan intervensi, putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga diharapkan menghadirkan keadilan yang sejati dan bermartabat bagi masyarakat,” demikian inti pandangannya.
Herman pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal jalannya proses peradilan dengan tetap menjunjung etika, menghormati independensi majelis hakim, serta memberikan kepercayaan kepada mekanisme pembuktian di pengadilan.
Menurutnya, apa pun putusan yang dijatuhkan nantinya harus dinilai berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H.
(Say)
